Jombangkab, BAPPEDA – Di tengah menghadapi pandemi corona, Pemerintah Kabupaten Jombang terus bekerja. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jombang sudah mulai melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan 2021. Untuk tema pembangunan 2021 sesuai yang disampaikan Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab yakni peningkatan kualitas infrastruktur dasar, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi untuk pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat, terang Budi Nugroho Kepala Bappeda Jombang.
Tema ini lanjut Budi, merupakan penyesuaian tema pembangunan yang sudah dicanangkan sebelum terjadinya wabah Covid-19, yakni peningkatan kualitas infrastruktur untuk akses sosial masyarakat dan infrastruktur ekonomi yang mampu mendukung daya saing ekonomi daerah yang ditopang peningkatan investasi dan inovasi produk unggulan ekonomi daerah, “imbuhnya.
Kepala Bappeda menjelaskan pada Kamis (30/4) lalu, telah digelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dengan Presiden Joko Widodo melalui teleconference, kita dari Bappeda Jombang juga ikut ambil bagian, terang Budi Nugroho. Lantaran masih dalam suasana darurat Covid-19, peserta musrenbang harus memperhatikan kaidah protocol kesehatan ketat, mulai physical distancing, penggunaan masker.
Kepala Bappeda menerangkan, selama ini pihaknya dituntuk untuk bekerja ekstra untuk merumuskan perencanaan pembangunan 2021. “Jadi untuk Jombang sudah melaksanakan tahapan perencanaan 2021. Dimulai musrenbang kabupaten pada 6 April lalu, lalu ada Musrenbang Provinsi dan akhirnya Musrenbang Nasional.
Pentingnya musrenbang digelar sebagai patokan untuk pembangunan tahun berikutnya. Intinya outputnya ini nanti berupa kegiatan. Nah, dari sekian banyak usulan itu nantinya kita cermati dan kita diskusikan mana yang bisa direalisasikan untuk 2021 nanti. Usulan program harus sesuai arah kebijakan pembangunan mulai dari desa, kecamatan hingga keatas. Belum termasuk Jombang Berkadang lalu ada bansos. Ini sudah termasuk bottom up planning. Nantinya akan digabung OPD yang punya prioritas akan ketemu antara bottom up dengan top down planning. Karena usulan banyak, dari sekian banyak usulan selain memperhitungkan kesesuaian arah kebijakan pembangunan juga mempertimbangkan ketersediaan anggaran.