Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada Rabu, 19 November 2025, bertempat di Ruang Rapat 1 Bappeda Kabupaten Jombang.Kegiatan ini merupakan bagian dari tahapan pengumpulan data dan validasi awal dalam proses penyusunan Studi Kelayakan Pendirian PTN Tahun 2025. 

FGD diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, instansi vertikal, serta pimpinan perguruan tinggi di Kabupaten Jombang. Peserta meliputi Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kominfo, Bagian Organisasi Setdakab, Kantor Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, serta Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur. Selain itu, hadir pula unsur perguruan tinggi seperti Universitas Darul Ulum, Universitas Hasyim Asy’ari, Universitas KH A. Wahab Hasbullah, Unipdu, Universitas PGRI, ITSKes, beberapa sekolah tinggi, serta Tim Penyusun Studi Kelayakan

Dalam pengantar kegiatan, Bappeda menyampaikan bahwa forum ini bertujuan untuk menghimpun masukan awal dari para pemangku kepentingan guna memperkuat substansi studi kelayakan. Penegasan disampaikan bahwa kegiatan FGD merupakan langkah strategis dalam klarifikasi kebutuhan, verifikasi data, serta validasi isu yang akan dianalisis lebih lanjut. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam POINTER FGD

Materi pemaparan menjelaskan kondisi objektif Kabupaten Jombang yang sampai saat ini belum memiliki Perguruan Tinggi Negeri, sementara jumlah lulusan SMA/SMK/MA terus meningkat setiap tahun. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya kebutuhan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke luar daerah, sehingga menimbulkan beban ekonomi keluarga. Jombang yang dikenal sebagai pusat pendidikan pesantren memiliki potensi besar untuk integrasi pendidikan tinggi berbasis nilai dengan pendidikan umum. Selain itu, letak geografis yang strategis menjadi pertimbangan penting dalam pendirian PTN di daerah.

Forum diskusi kemudian menyoroti beberapa isu strategis, antara lain kebutuhan program studi prioritas, ketersediaan data demografi dan ketenagakerjaan, kesiapan infrastruktur, peluang kolaborasi dengan pesantren dan perguruan tinggi swasta, model kelembagaan PTN yang paling sesuai, serta identifikasi risiko dan langkah mitigasinya. Seluruh aspek tersebut merupakan bagian dari lima dimensi kelayakan, yaitu aspek akademik, sosial, ekonomi, kelembagaan, serta hukum dan regulasi

Di bagian penutup, Bappeda menegaskan bahwa seluruh masukan dalam FGD akan menjadi bahan resmi dalam penyempurnaan metodologi dan analisis Studi Kelayakan Pendirian PTN Kabupaten Jombang. Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat argumentasi dan kelayakan usulan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan akses pendidikan tinggi dan penguatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jombang.