Pemerintah Kabupaten Jombang terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal di tengah tantangan keterbatasan fiskal. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Jombang, Hartono, S.Sos., M.M. bersama tim Bapperida dan Dinas PUPR Kabupaten Jombang mendampingi Bupati Jombang melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke sejumlah kementerian dan lembaga strategis pada Senin hingga Selasa, 27–28 April 2026.

Kunjungan tersebut dilakukan ke Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan “on the track” serta memperoleh dukungan pendanaan di tengah tren penurunan Transfer Ke Daerah (TKD).

Dalam koordinasi tersebut, Bapperida Kabupaten Jombang menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan program pembangunan pusat dan daerah agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara inline dan terintegrasi. Pendanaan pembangunan diupayakan melalui berbagai sumber, baik APBD Kabupaten Jombang, APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun skema pembiayaan alternatif seperti Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Skema KPDBU dinilai menjadi salah satu solusi strategis dalam pembangunan infrastruktur dengan tingkat kompleksitas tinggi melalui mekanisme cost sharing sehingga mampu mengurangi beban APBD daerah. Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan insentif tambahan berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi daerah yang melaksanakan skema KPDBU.

Dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa Kabupaten Jombang menjadi salah satu daerah prioritas nasional di sektor pangan dan pertanian. Sebagai daerah lumbung padi dan tebu, Kabupaten Jombang masuk dalam prioritas RPJMN Swasembada Pangan sehingga membuka peluang besar untuk mendapatkan dukungan infrastruktur pertanian dari pemerintah pusat.

Selain sektor pertanian, Pemerintah Kabupaten Jombang juga melakukan koordinasi terkait pembangunan infrastruktur jalan bersama Ditjen Bina Marga Kementerian PU. Fokus pembahasan diarahkan pada peluang pendanaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah serta skema pendanaan loan APBN guna mendukung penanganan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Jombang.

Melalui langkah koordinasi dan konsultasi ini, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap setiap pembangunan fasilitas publik dapat memperoleh dukungan anggaran yang optimal sehingga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mari bersama mengawal pembangunan Jombang yang lebih maju, terarah, dan berdaya saing.